PB NU: Presiden Tak Perlu Minta Maaf kepada Korban G30S PKI

Jurnas.com | SEJUMLAH organisasi yang dimotori oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) menyatakan penolakanya atas munculnya wacana rencana permintaan maaf Presiden RI kepada para mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) yang disebut sebagai korban Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965-1966.

”Menolak keras semua bentuk permintaan maaf dari Pemerintah/Presiden RI terhadap korban G30S / PKI 1965-1966. Tentang rekonsiliasi, biarkan berlangsung secara alamiah dan berbudaya,” ujar Wakil Ketua PB NU, As'ad Said Ali, bersama Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Anshor, Nusron wahid dan sejumlah tokoh lainnya saat membacakan pernyataan sikap di Kantor PB NU, Jakarta, Rabu (15/8).

Menurut As'ad, permintaan maaf itu seyogianya memang tak perlu dilakukan guna melindungi dan menghormati para keturunan PKI. ”Untuk apa minta maaf, karena ada akan aspek hukum bila seperti itu. Jadi lupakan saja karena justru dengan ini maka kami akan melindungi dan menghormati teman-teman turunan PKI,” katanya.

Namun disisi lain, munculnya wacana itu juga dinilai sebagai indikasi adanya upaya membangkitkan kembali PKI.

Karena itu, tak hanya mengkritisi wacana permintaan maaf Presiden, PB NU dan sejumlah organisasi lainnya, jelas As'ad, juga menegaskan sikap untuk menentang tuntutan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk peradilan HAM terkait pelanggaran HAM berat 1965-1966. ”Rekomendasi Komnas HAM agar ada pengadilan Ad Hoc itu urusan negara. Karena orang-orang kita saja (PB NU) dibunuh tapi tidak pernah menununtut,” tegas As'ad.

As'ad menilai, pembentukan peradilan HAM hanya akan menimbulkan masalah baru menyangkut tuntutan dan saksi, sehingga PB NU memilih untuk berjiwa besar dan melupakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan korban PKI, baik yang terjadi sebelum maupun sesudah tahun 1965.

”Memang semua kejadian itu tidak bisa dihapus tapi hal itu juga tidak bisa menghalangi rekonsiliasi. Jadi yang lalu biar berlalu dan sekarang menatap kedepan,” katanya.

http://www.jurnas.com/news/69002/PB_...sional/Politik


NU Minta Warga Waspadai Kebangkitan PKI
Besar Kecil Normal
TEMPO.CO, Jakarta: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta warga mewaspadai kebangkitan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketua umum Gerakan Pemuda Ansor Nusron Wahid menengarai beberapa peristiwa akhir-akhir ini ada kaitannya dengan pergerakan PKI. Bahkan pergerakan itu, kata dia, berasal dari lingkungan istana.

Peristiwa pertama, kata Nusron, adalah munculnya wacana mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta maaf kepada korban pembantaian 1965-1966. “Wacana ini muncul dari lingkungan dalam istana,” kata Nusron di kantor PBNU pada Rabu 15 Agustus 2012.

Peristiwa kedua adalah rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) agar pemerintah membentuk peradilan HAM guna mengungkap kasus pembantaian atas ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI pada 1965.

Ketiga, kata Nusron, adalah pergerakan-pergerakan dan aktivitas mantan anggota PKI di Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Jawa Timur. “Sudah jelas di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bleh ada ideologi lain sebagai pandangan hidup dasar negara selain Pancasila,” katanya.

Wakil Ketua Umum PBNU As’ad Said Ali justru mempertanyakan mengapa hanya kasus pembantaian PKI saja yang diungkap. Menurut As’ad tak adil jika kasus pembantaian 1965-1966 diungkap tapi peristiwa-peristiwa sebelumnya tidak. “Kita sama-sama tahu, pada masa itu ada banyak pembunuhan. Sebelumnya banyak anggota NU dibunuh tapi kami tidak mengungkit-ungkit,” ujarnya.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar tak setuju dengan sikap PBNU. Menurutnya, kasus antara pembunuhan anggota NU dengan pembantaian PKI adalah dua hal yang berbeda. “Pembunuhan orang NU adalah hukum pidana karena konflik horizontal, sedangkan pembantaian PKI adalah perintah negara, jadi ada konflik vertikal,” kata Haris.

http://www.tempo.co/read/news/2012/0...ebangkitan-PKI

dan juga yang perlu diwaspadai adalah tindakan provokasi dan memecah belah antar warga negara.