Quote:Original Posted By shin69
Selamat siang agan2 semua. Saya mau bertanya beberapa hal.

Jika ada pegawai di sebuah perusahaan tidak dapat bekerja karena kondisi pegawai yang tidak memungkinkan untuk bekerja, perusahaan akan memberikan uang jaminan sebesar
1-3 bulan pertama = 100% gaji pokok /bulan
4-6 bulan kedua = 50% gaji pokok /bulan
7-9 bulan ketiga = 30 % gaji pokok /bulan

Nah pertanyaan ane :
1. Apakah setelah bulan ke-9 akan di berhentikan (PHK) atau dianggap pensiun?
2. Apakah jika dalam 9 bulan tersebut, pegawai meninggal dunia. Apakah dianggap pensiun atau meninggal? (uang pensiun di berikan atau tidak)

sekian dulu pertanyaan dari ane.

thx


"kondisi" = sakit?? atau ditahan pihak yang berwajib???
u/ smntara, sy asumsikan bhwa pegawai trsb sakit berkepanjangan.
untuk karywan yg sakit berkepanjangan, maka berlaku ketentuan:
4 bln pertama wajib dibayar 100% upah
4 bln kedua wajib dibayar 75% upah
4 bln ketiga wajib dibayar 50% upah
bulan selanjutnya smpe di-phk 25% upah.

pekerja trsb dapat mengajukan phk dengan hak pesangon dan uang penghargaan masa kerja dikali 2

bila meninggal, ahli waris berhak mendapat uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dikali 2
Quote:Original Posted By SNS
Salam kenal all

Boleh tanya dong terkait dengan KKWT.
1. Bolehkah karyawan berstatus pegawai kontrak mulai bekerja tanpa adanya KKWT, dengan alasan kontrak tersebut masih dalam proses administrasi (tanda tangan, dsb)? Apakah karyawan tersebut otomatis statusnya menjadi pegawai tetap (sesuai pasal 57 ayat (2) UUK 13/2003)?

2. Di departemen saya, seringkali pegawai kontrak mulai bekerja tanpa ada KKWT seperti di atas. Ketika kemudian KKWT diberikan kepada karyawan, kontrak tersebut dibawa pulang untuk dipelajari dan seringkali tidak ditandatangan/dikembalikan kepada perusahaan. Dari pihak perusahaan juga tidak berusaha untuk menagih KKWT tersebut. Bagaimanakah status hubungan pekerjaan yang demikian? Jika karyawan seperti di atas berniat berhenti bekerja, apakah dia dapat dikenakan penalti sesuai Pasal 62 UUK?

Terima kasih atas bantuannya. Semoga yang membantu ilmunya makin bertambah.


Punya ane belum ada yang sudi membantu ya...
Agan2 yang baik hati, ramah & tidak sombong...

Klo kasusnya pekerja permanen (-5 thn), mengundurkan diri, apakah dapat mengajukan hak sesuai dengan Pasal 162 UU No. 13 Th 2003;

(1)\tPekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Trims agan2
Quote:Original Posted By royta
Agan2 yang baik hati, ramah & tidak sombong...

Klo kasusnya pekerja permanen (-5 thn), mengundurkan diri, apakah dapat mengajukan hak sesuai dengan Pasal 162 UU No. 13 Th 2003;

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Trims agan2


dapat. lu liat ga pasal 156 ayat 4 apaan?

[ASK] Karyawan disuruh ganti barang yang hilang...

Mohon advice gan, urgent banget… ( For agan B3y dan Jeex and sesepuh lainnya)

ane kerja di perusahaan retail, masalahnya sejak tahun 2011 yang lalu, owner perusahaan menetapkan secara sepihak bahwa karyawan turut serta mengganti kehilangan barang/selisih stok barang dengan cara melalui mekanisme potong gaji yang besarannya variatif sampai saat ini.
Masalahnya,
1. Tidak pernah ada persetujuan kedua belah pihak (karyawan dan perusahaan) sejak awal bahwa kehilangan barang akan dibebankan kepada karyawan yang porsinya diatur secara sepihak oleh owner.
2. JIka terjadi kehilangan barang, maka perusahaan selalu menganggap hal ini merupakan kelalaian karyawan. Padahal karyawan sudah bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga sampai detik ini karyawan bingung, "lalai" dalam hal apakah mereka sehingga dipersalahkan?
3. Perusahaan tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan teknis kerja karyawan sehingga kehilangan dapat terjadi, jangankan alat bantu kerja loss prevention, solusi efektif agar kehilangan sejenis tidak terjadi lagi saja tidak pernah diberikan.
4. Sebuah supermarket, umumnya ada lebih dari 20.000 item, sehingga jika hal ini terus terjadi maka pemotongan gaji akan terus berlanjut sampai kapan? Sehingga jika perusahaan ingin karyawannya kerja gratis tanpa gaji, maka perusahaan cukup melakukan stock opname untuk 30-40 item perbulan, maka gaji karyawan sebulan ludes buat “sedekah” ke owner perusahaan

ane berharap agan dapat memberikan advice kepada ane mengenai hal ini. trims
Quote:Original Posted By papaziyad
Mohon advice gan, urgent banget… ( For agan B3y dan Jeex and sesepuh lainnya)

ane kerja di perusahaan retail, masalahnya sejak tahun 2011 yang lalu, owner perusahaan menetapkan secara sepihak bahwa karyawan turut serta mengganti kehilangan barang/selisih stok barang dengan cara melalui mekanisme potong gaji yang besarannya variatif sampai saat ini.
Masalahnya,
1. Tidak pernah ada persetujuan kedua belah pihak (karyawan dan perusahaan) sejak awal bahwa kehilangan barang akan dibebankan kepada karyawan yang porsinya diatur secara sepihak oleh owner.
2. JIka terjadi kehilangan barang, maka perusahaan selalu menganggap hal ini merupakan kelalaian karyawan. Padahal karyawan sudah bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga sampai detik ini karyawan bingung, "lalai" dalam hal apakah mereka sehingga dipersalahkan?
3. Perusahaan tidak pernah memberikan penjelasan kesalahan teknis kerja karyawan sehingga kehilangan dapat terjadi, jangankan alat bantu kerja loss prevention, solusi efektif agar kehilangan sejenis tidak terjadi lagi saja tidak pernah diberikan.
4. Sebuah supermarket, umumnya ada lebih dari 20.000 item, sehingga jika hal ini terus terjadi maka pemotongan gaji akan terus berlanjut sampai kapan? Sehingga jika perusahaan ingin karyawannya kerja gratis tanpa gaji, maka perusahaan cukup melakukan stock opname untuk 30-40 item perbulan, maka gaji karyawan sebulan ludes buat “sedekah” ke owner perusahaan

ane berharap agan dapat memberikan advice kepada ane mengenai hal ini. trims




ini trit emang sudah di closed apa mati begitu saja yah??
para suhu dan masta-masta sekalian mau tanya, bagaimana peraturan seputar hukum ketenagakerjaan di Indonesia masalah demosi bagi karyawan yang diturunkan posisi/jabatannya (demoted) secara sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan pihak karyawan. Apakah ada undang-undangnya dan apakah karyawan yang terkena demosi tersebut bisa menuntut keadilan?
Quote:Original Posted By papaziyad


ini trit emang sudah di closed apa mati begitu saja yah??


cek piem gan
maaf klo nda trlalu membantu..
Quote:Original Posted By papaziyad


ini trit emang sudah di closed apa mati begitu saja yah??


cek piem gan
maaf klo nda trlalu membantu..
Quote:Original Posted By eshrinen
para suhu dan masta-masta sekalian mau tanya, bagaimana peraturan seputar hukum ketenagakerjaan di Indonesia masalah demosi bagi karyawan yang diturunkan posisi/jabatannya (demoted) secara sepihak tanpa ada perundingan terlebih dahulu dengan pihak karyawan. Apakah ada undang-undangnya dan apakah karyawan yang terkena demosi tersebut bisa menuntut keadilan?


Demosi bisa saja dilakukan bila telah diperjanjikan sebelumnya... artinya bila dalam PK tidak diatur mengenai demosi, maka penurunan jabatan hanya bisa dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak..

ada bbrpa prshaan yg mencantumkan demosi dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama... bila hal ini dilakukan, maka kewajiban perushaan adlh dengn memberitahukan kpd seluruh karywan perihal ketentuan tersebut...

Umumnya demosi adalah penghukuman kepada karyawan yg telah melakukan kesalahan. atau karna karyawan trsb tdk mampu memenuhi tugas dan tanggung jwab sebagaimana yg telah disepakati bersama..

perlu diperhatikan kembali isi dari PK dan PP/PKB.
Quote:Original Posted By SNS
Punya ane belum ada yang sudi membantu ya...


Sebelum brbicara ttg analisa hukumnya, ane pengen nanggepin kaya gini:
apakah ada kerugian bagi pekerja dngn deskripsi sbgimna yg agan sampaikan diatas?
tidak bisakah kondisi trsbt dinilai sebgai proses mempermudah hubungan kerja dan mempercepat proses produksi??

maaf, telat respon.. :P

Ask....

Permisi sepuh semua,ane mau tanya...
Ane bekerja di perusahaan outsourcing yang dioutsourcingkan lagi,trus ane tanda tangan kontrak sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu,disitu tertulis dalam bahasa inggris kontrak 1 tahun dengan 3 bulan percobaan.dan jika mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis kena pinalti = sisa masa kerja x (gaji pokok + uang harian + dll)..isi kontrak tersebut tertulis dalam bahasa Inggris,,tapi ternyata kerjanya sangat tidak sesuai dengan yang ane harapkan..Apa yang harus ane lakuin gan???Mohon pencerahannya gan..
Oh iya gan,,di surat kontrak posisi ane sebagai Engineer,ternyata ane sebagai ditugasin sebagai "backup engineer" dan HRD nya bilang pertama kali kalo ane bakal ditempatin di head office,,ternyata ane disuruh ke kantor klien yang ada di seputaran jakarta & tidak tertulis di kontrak klo ane jadi backup engineer yang membackup semua engineer di kantor2 klien yang ada di jakarta...begitu gan,,mohon petunjuknya...
Quote:Original Posted By jeex
Sebelum brbicara ttg analisa hukumnya, ane pengen nanggepin kaya gini:
apakah ada kerugian bagi pekerja dngn deskripsi sbgimna yg agan sampaikan diatas?
tidak bisakah kondisi trsbt dinilai sebgai proses mempermudah hubungan kerja dan mempercepat proses produksi??

maaf, telat respon.. :P


Well, bukan hanya bagi karyawan, bagi kedua pihak kerugiannya adalah status kerja yang tidak jelas selama kontrak belum ditandatangani. Ketika ada permasalahan, misalnya perusahaan ingin memberhentikan karyawan secara tiba2, apakah karyawan berhak atas penalti (mengakhiri kontrak sebelum waktunya)? Ataukah berhak atas pesangon (PHK)? Atau malah tidak berhak atas apapun karena tidak diakui sebagai karyawan (kontraknya belum ada)? Begitu juga sebaliknya apabila karyawan ingin berhenti sebelum masa perjanjian habis. Seperti yang kita tau bahwa dalam kontrak waktu tertentu, tidak boleh ada masa probation dan bagi pihak yang mengakhiri sebelum waktunya dapat dikenakan penalty.

Mempermudah dan mempercepat sih iya, tapi ada kekurangannya juga yang menyertai.

Maaf ane juga telat respon.
nebeng bertanya gan

INI PERTANYAAN SERIUS

1. Saudari ane kerja di Dealer V-Gen
(memory dsb) sebagai admint.
pertanyaannya: apa emang aturan UU gajinya dibayar mingguan dengan cash tanpa via Bank?
apa memang berlaku pemotongan gaji?

terimakasih, mohon pencerahannya

nb: terkesan jadi karyawan toko kelontong aja soalnya, padahal dealer V-Gen termasuk Perusahaan Besar.
udah gitu, kerja tanpa ada ijazah asli ditahan serta tanda tangan kontrak.
ane mikirnya sedikit nethink, khawatir sebenernya gajinya lebih, namun dari outsourch lewat tangan kepala tokonya gitu


Posted with kaskusBetaQR
Quote:Original Posted By SNS
Well, bukan hanya bagi karyawan, bagi kedua pihak kerugiannya adalah status kerja yang tidak jelas selama kontrak belum ditandatangani. Ketika ada permasalahan, misalnya perusahaan ingin memberhentikan karyawan secara tiba2, apakah karyawan berhak atas penalti (mengakhiri kontrak sebelum waktunya)? Ataukah berhak atas pesangon (PHK)? Atau malah tidak berhak atas apapun karena tidak diakui sebagai karyawan (kontraknya belum ada)? Begitu juga sebaliknya apabila karyawan ingin berhenti sebelum masa perjanjian habis. Seperti yang kita tau bahwa dalam kontrak waktu tertentu, tidak boleh ada masa probation dan bagi pihak yang mengakhiri sebelum waktunya dapat dikenakan penalty.

Mempermudah dan mempercepat sih iya, tapi ada kekurangannya juga yang menyertai.

Maaf ane juga telat respon.


sbnarnya ente dah tau gan, tp mungkin masih ragu2.. secara hukum (formal), PKWT tak tertulis = PKWTT..
Quote:Original Posted By zizi2011
Permisi sepuh semua,ane mau tanya...
Ane bekerja di perusahaan outsourcing yang dioutsourcingkan lagi,trus ane tanda tangan kontrak sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu,disitu tertulis dalam bahasa inggris kontrak 1 tahun dengan 3 bulan percobaan.dan jika mengundurkan diri sebelum masa kontrak habis kena pinalti = sisa masa kerja x (gaji pokok + uang harian + dll)..isi kontrak tersebut tertulis dalam bahasa Inggris,,tapi ternyata kerjanya sangat tidak sesuai dengan yang ane harapkan..Apa yang harus ane lakuin gan???Mohon pencerahannya gan..
Oh iya gan,,di surat kontrak posisi ane sebagai Engineer,ternyata ane sebagai ditugasin sebagai "backup engineer" dan HRD nya bilang pertama kali kalo ane bakal ditempatin di head office,,ternyata ane disuruh ke kantor klien yang ada di seputaran jakarta & tidak tertulis di kontrak klo ane jadi backup engineer yang membackup semua engineer di kantor2 klien yang ada di jakarta...begitu gan,,mohon petunjuknya...


1. dalm PKWT, tdk berlaku masa percobaan..
2. PKWT harus dibuat dlm bahasa Indonesia

pada dasarnya, kontrak ente cacad hukum.. tp prtanyaan yg ane pengen dengar :"apa yg ente inginkan?" mengundurkan diri atau apa??? stelah itu kita cari solusi bersama...
tanya donk gan


kalau karyawan tetap, gaji nya bisa diturunin secara sah ga?
nanya dong,

ada 1 karyawan ane skors karena melakukan kesalahan..tp trus ane suruh balik lg tapi dimutasiin..

dia ga mau, trus dia nuntut uang pesangon..ane ga setuju karena dia bersalah (menipu perusahaan)..

sekarang dia malah nuntut ke pengadilan..

kira2 dia bisa sukses ga ya?dia kerja udah 10 taon lebih sih..

ohya dia punya kenalan deket polisi atau tentara gt deh..
Quote:Original Posted By jeex
sbnarnya ente dah tau gan, tp mungkin masih ragu2.. secara hukum (formal), PKWT tak tertulis = PKWTT..


Iya, Bro, ane masih ragu2. Khawatir ada penjelasan pasal tersebut yang mungkin ane ngga tau, makanya ane cari info dari yang lebih tau.

Ok, Bro. Thanks a lot atas masukannya.

P.S. Nambahin lagi kekurangan sistem yang begini (bikin and ttd kontrak belakangan). Ada salah satu di tempat ane yang pas interview dibilang jadi pegawai tetap, tapi nyatanya yang disodorin adalah KKWT. Ya dia jadi mau ga mau gitu, coz uda terlanjur resign dari perusahaan lama kan...